bangunan tidak pada tempatnya

Facebook Twitter Google Plus Whatsapp

di perumahan Duta Harapan, Harapan baru, Bekasi Utara, telah di lakukan pekerjaan pembangunan kios kuliner komersial, tanpa persetujuan warga sekitar, yang tidak pada tempatnya (mentang mentang berkuasa kali ya?), dimana tempat tersebut adalah sebagai: 1. resapan 2. area terbuka hijau 3. FASUM untuk rekreasi warga 4. sebagai sarana pendidikan dan konservasi 5. Sebagai sarana olahraga 6. Sebagai sarana ajang silaturahmi warga 7. Sebagai fungsi estetika dan keindahan walaupun warga MENOLAK, pembangunan tetap berlangsung, ANEH, memaksakan kehendak, kemana lagi kah bisa mengadu? mohon bantuan pihak yang memiiki kewenangan, untuk menindak lanjuti... terima kasih, jarwO_

  • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

    Terima kasih atas pengaduan yang telah disampaikan ,,,,,, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan surat Sekretariat Darah Kota Bekasi Nomor : 593/6369/BPKAD.ASET. Hal : Persetujuan Pemanfaatan Lahan Sarana Perumahan Duta Harapan. 2. Pembangunan kios kuliner tersebut di peruntukan warga Perumahan Duta Harapan yang ing8n berjualan dan kios tersebut gratis tidak di pungut biaya apa pun. 3. Pengembangan selanjutnya terkait penataan Danau Duta Harapan adalah perbaikan jogging trak ,pemasangan batu kali pinggir danau pembuatan Taman Area bermain di sisi kiri kanan Lapangan Tenis , Pembuatan dermaga kecil, meja duduk santai taman, perbaikan saluran air dan jalan penataan parkir dan pembangunan mushola kecil. 4. Terkait lokasi pembangunan kios yang semula di rencanakan disamping lapangan tenis dipindah kan ke lokasi pembangunan yang sekarang, karena tanah di samping lapangan tenis adalah milik pengembang.

    2017-11-16 15:39:34

  • adhi

    saat ini bangunan sudah jadi tapi mangkrak, tidak dipergunakan, kalau malam jadi sarang kegiatan yang tinggi mudharatnya, pacaran, maen kartu, plastik plastik bau miras, dll-nya, kalau siang hari jadi tempat nongkrong anak-anak berseragam..., pemerintah seolah lepas tangan setelah apa yang dikerjakannya..., dan kembali lagi melempar tanggung jawab menjadi beban lingkungan sekitar..aneh mohon perhatian dan tindaklanjutnya...

    2018-03-05 15:28:55
  • adhi

    kenapa pemerintah gak peka ya? harusnya jauh lebih peka dan jauh lebih peduli terhadap warga nya....

    2017-11-28 09:56:48
  • Jarwo

    Alhamdulillah, ditanggapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Terima kasih atas tanggapannya, kami rakyat sudah senang ditanggapi pengaduannya, walau baru sekedar tanggapan, semoga ada tindak lanjut yang baik dan benar. Bismillah…. Mengomentari tanggapan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terlihat jelas kegiatan yang dilakukan adalah tanpa perencanaan yang matang, tanpa kajian lingkungan mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan dan sangat dipaksakan (pokok-e kegiatan harus jalan) jadinya hantam kromo, walau harus melanggar aturan dan tatanan yang sudah ada. 1. Tanpa perencanaan, kalau kegiatan ini direncanakan, masak iya gak tau bahwa tempat yang mau dibangun adalah milik pengembang? Sehingga dengan enak dan gampangnya dipindahkan…, kalau kegiatan ini direncanakan dengan matang, pasti tau lah, itu site plan awal kawasan danau adalah untuk fasum dan fasos perumahan, jadi mana mungkin bisa diklaim sebagai milik pengembang, kecuali ada bla..bla..bla…pake tanda kutip.. 2. Tanpa kajian mendalam yang bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana bisa membangun bangunan permanen di lokasi resapan, di lokasi konservasi, di bibir danau, apakah tidak dikaji dampak lingkungan nya? Dahsyat lho dampak mudharatnya bagi lingkungan…dengan adanya kios tersebut, coba dikaji kios kuliner, untuk kebutuhan siapa sih?.... itu lokasi kan buat rekreasi, olahraga, refreshing, pendidikan, hutan kota, resapan pencegah banjir, koq malah dibangun kios kuliner…, bagaimana cara berpikirnya. 3. Kegiatan yang dipaksakan….mungkin karena sudah mau akhir taon, waktu mepet, terus hantam kromo, “pokok-e terlaksana”, tanpa sosialisasi yang menyeluruh dan terarah, hingga melanggar tatanan Masyarakat yang mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat, hingga aturan PERMEN dan PERPRES pun dilanggar,..ini sungguh sangat ironis, kegiatan Pemerintah yang melanggar aturan PEMERINTAH…, kios hanya menguntungkan segelintir orang, berapa banyak akhirnya warga yang dibenturkan akibat rebutan untuk mendapatkan kios??? Gratis lho….. dan berapa banyak warga RT/RW yang seharusnya RUKUN RUKUN saja, akhirnya dibenturkan untuk saling berdebat/gontok-gontokan/saling curiga terkait dengan keberadaan bangunan permanen di dalam kawasan danau, POLA PIKIR YANG ANEH, penerapan konflik manajemen yang sungguh liar… Sekali lagi, terima kasih atas tanggapannya, semoga ada tindak lanjut penanganan yang baik dan benar, dan semoga Bapak/Ibu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diberikan kesehatan lahir dan batin, agar bisa melihat permasalahan lingkungan di DUMAS ini dengan hati nurani dan dengan pola pikir yang sehat. Wassalam, jarwO_

    2017-11-20 07:51:34
  • Imam Krismanto

    Setuju, yg jualan itu orang luar daerah situ. Jadi pembangunan ga mempertimbangkan kebutuhan. Dengan kondisi sekarang aja sampah plastik sudah memenuhi danau, apalagi mau ditambah kios jualan. Kalau mau memperbaiki keadaan danau justru harusnya mengendalikan yg jualan disekitar danau agar bertanggung jawab terhadap sampah diarea jualannya. Yg diperlukan itu sekarang memperbaiki keadaan danau, kalo perlu di angkat sampah2 yg membuat pendangkalan danau. Trs penambahan tanaman hijau, karena beberapa ada yg mati. Kami tidak butuh kios, mari kita jaga danau kita jangan buang sampah sembarangan.

    2017-11-20 00:13:07
  • Jarwo

    ini melanggar bangetzz..... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. ini juga melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air aneh...proyek yang dipaksakan..., kudu TANGKAP!!! .......

    2017-11-16 09:08:20